MCS Sarankan Pemkab Sampang Fokus Target RPJMD 2026, Nilai Satgas MBG Daerah Tak Punya Kewenangan Eksekusi

Pandangan tersebut disampaikan usai MCS memboikot agenda audiensi Satgas MBG Kabupaten Sampang setelah sejumlah unsur strategis, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Aparat Penegak Hukum (APH), tidak menghadiri pertemuan yang digelar di Pendopo Trunojoyo.

Ketua MCS sekaligus Penasihat PWI Sampang, Fathor Rahman, S.Sos., menilai Satgas MBG di daerah hanya menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan teknis, sedangkan kewenangan strategis tetap berada di Badan Gizi Nasional (BGN).

Satgas MBG Dinilai Terbatas

Menurut Fathor Rahman, berbagai persoalan teknis seperti pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sertifikasi halal, maupun aspek lain yang berkaitan dengan operasional dapur MBG pada akhirnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program di tingkat pusat.

“Wewenang daerah sangat terbatas. Pemerintah daerah hanya berada pada ranah pengawasan teknis, sedangkan kewenangan penindakan berada di Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Karena itu, MCS berpandangan pemerintah daerah tidak perlu menghabiskan energi pada persoalan yang berada di luar kewenangannya, namun tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku.

RPJMD Dinilai Harus Menjadi Prioritas

MCS mendorong Pemerintah Kabupaten Sampang di bawah kepemimpinan Bupati H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H. Ahmad Mahfudz memusatkan perhatian pada target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2026-2029 menuju visi Sampang Hebat Bermartabat Plus.

Beberapa agenda prioritas yang disoroti antara lain percepatan pengembangan UMKM agar mampu menciptakan lapangan kerja baru, penataan kawasan Alun-Alun Trunojoyo beserta sistem parkir dan PKL, peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, percepatan pengembangan RSUD dr. Mohammad Zyn sebagai rumah sakit rujukan regional, serta penyelesaian pembangunan Masjid Agung Sampang.

MCS menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis sebagai program nasional. Namun, menurutnya, kebijakan pembangunan daerah dan pengalokasian sumber daya pemerintah tetap harus diarahkan pada pencapaian target RPJMD agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Sampang.

Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis: Iyan

Editor: Han