Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal membuka Rakor Produksi Pangan 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi pertanian di Lampung.
Bandar Lampung, Inti Fakta Nusantara — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat hilirisasi pertanian dan ketahanan pangan melalui Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (26/05/2026).
Rakor tersebut dibuka langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri jajaran Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi petani, serta berbagai pemangku kepentingan sektor pertanian.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, terutama pada komoditas padi, jagung, dan singkong.
“Kalau kita bisa meningkatkan produktivitas, bukan hanya hasil panennya yang naik, tetapi juga kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut terdorong,” ujar Gubernur.
Saat ini sekitar 1,3 juta petani di Lampung menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Karena itu, peningkatan produktivitas dan penguatan hilirisasi menjadi agenda prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Lampung Perkuat Ketahanan Pangan
Gubernur Lampung menjelaskan bahwa sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan menyumbang sekitar Rp150 triliun atau setara 28 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung.
Dari total luas wilayah Lampung sebesar 3,3 juta hektare, sekitar 1,2 hingga 1,3 juta hektare merupakan lahan pertanian aktif yang menopang kehidupan sekitar 2 juta tenaga kerja.
“Struktur tanah kita dan struktur tanaman kita menyebabkan Lampung menjadi daerah yang memberi makan daerah-daerah lain di sekitarnya,” ujar Gubernur.
Menurutnya, Lampung selama puluhan tahun telah menjadi salah satu daerah penyangga kebutuhan pangan nasional untuk wilayah Sumatera, Jawa, hingga DKI Jakarta.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan tata niaga hasil pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Kebijakan harga gabah di tingkat produsen yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram dinilai mulai memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi pedesaan.
Kolaborasi dan Hilirisasi Jadi Fokus
Menghadapi target Indonesia Emas 2045 dan ancaman krisis pangan global, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan, pemanfaatan teknologi modern, serta penguatan hilirisasi hasil pertanian.
“Target kita adalah memberikan contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan pihak lainnya. Tujuannya satu, yaitu meningkatkan kualitas produktivitas,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan swasembada pangan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Dalam evaluasi terbaru, Kementan memberikan apresiasi kepada Kabupaten Tulang Bawang yang berhasil mencatat capaian luas tambah tanam sebesar 332 persen pada April 2026.
Provinsi Lampung juga berhasil menembus posisi lima hingga enam besar nasional sebagai kontributor pangan terbesar dengan capaian sekitar 62 persen pada Mei 2026.
Pemerintah pusat sendiri menetapkan empat program prioritas utama menuju ketahanan nasional, yakni swasembada pangan, makan bergizi, ketahanan energi, dan hilirisasi.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi lintas sektor yang dibangun melalui Rakor Produksi Pangan 2026 mampu memperkuat kesejahteraan petani sekaligus memantapkan posisi Lampung sebagai salah satu pilar utama stabilitas dan kedaulatan pangan nasional.
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Haryadi – Kaperwil
- Editor: Han
