Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH menyampaikan pandangannya terkait pentingnya penegakan hukum yang adil serta perlunya menjaga integritas dalam pengangkatan pejabat publik.
Banten, Inti Fakta Nusantara — Pakar Hukum Internasional Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH menyoroti pelantikan seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten, yang dilakukan saat yang bersangkutan masih menjadi sorotan publik terkait perkara hukum yang sedang berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media terkait dinamika penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, Selasa (27/5/2026).
Menurutnya, dalam negara demokrasi yang menjunjung supremasi hukum, setiap persoalan hukum yang belum selesai seharusnya mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Harapan kepada Presiden dan DPR RI
Prof Sutan Nasomal berharap Presiden RI Prabowo Subianto bersama lembaga terkait dapat memperkuat pengawasan terhadap proses pengangkatan dan pelantikan pejabat publik agar tetap memperhatikan aspek etika pemerintahan, integritas, dan kepercayaan masyarakat.
Ia juga meminta DPR RI tidak mengabaikan berbagai aspirasi publik yang berkembang terkait pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kedudukan seseorang di pemerintahan.
Kasus yang Menjadi Sorotan Publik
Sorotan tersebut muncul setelah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Ahmad Mursidi, dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Pelantikan dilakukan oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani di Oproom Setda Pandeglang pada Selasa (26/5/2026).
Di sisi lain, Ahmad Mursidi sebelumnya menjadi perhatian publik terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 30 April 2026 dan mengakibatkan sejumlah korban, termasuk korban meninggal dunia.
Kepercayaan Publik Harus Dijaga
Prof Sutan Nasomal menilai bahwa kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan aset penting yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik sebaiknya dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak mana pun.
“Penegakan hukum yang konsisten merupakan fondasi utama negara hukum. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan transparan,” ujar Prof Sutan Nasomal.
Ia berharap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat menjaga marwah hukum dan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepentingan masyarakat luas.
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Redaksi IFN
Editor: Han
