Aliansi Madura Indonesia (AMI) mengumumkan rencana aksi demonstrasi di Surabaya guna mendorong transparansi penggunaan dana reses serta penguatan pengawasan terhadap anggaran publik.
Surabaya, Jawa Timur, Inti Fakta Nusantara — Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran terkait dugaan penyunatan dana reses anggota DPRD Kota Surabaya yang belakangan menjadi sorotan publik.
Aksi tersebut rencananya tidak hanya digelar di depan kantor DPRD Kota Surabaya, namun juga akan bergerak ke kantor DPW PKB Jawa Timur hingga kantor DPC PKB Surabaya. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk tekanan moral agar partai segera mengambil tindakan terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut.
Ketua Umum DPP AMI Baihaki Akbar, SE., SH., menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila benar terdapat oknum wakil rakyat yang diduga memangkas dana reses yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau benar dari Rp22 juta yang sampai ke masyarakat hanya sekitar Rp5,5 juta, lalu sisanya ke mana? Ini sangat keterlaluan dan melukai hati rakyat kecil,” tegas Baihaki Akbar, Kamis (28/05/2026).
AMI Siapkan Aksi dan Desak Evaluasi Internal
Menurut Baihaki, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika penyelenggara negara, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.
Karena itu, AMI mendesak agar partai politik tidak menutup mata terhadap polemik yang berkembang dan segera melakukan langkah klarifikasi maupun evaluasi internal apabila diperlukan.
“Kami akan turun dengan massa besar. Kami akan datangi DPRD Kota Surabaya, kantor DPW PKB Jawa Timur, dan kantor DPC PKB Surabaya. Kami meminta oknum anggota dewan yang diduga terlibat segera dipecat apabila terbukti bermain-main dengan hak rakyat,” ujarnya.
Desak Audit Dana Reses
AMI juga meminta aparat penegak hukum serta inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana reses seluruh anggota DPRD agar persoalan serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Jangan sampai dana aspirasi rakyat dijadikan bancakan. Kalau dibiarkan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga legislatif,” sambungnya.
Menurut AMI, audit diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai ketentuan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait
Hingga berita ini diterbitkan, pihak anggota DPRD yang namanya disebut dalam dugaan tersebut maupun pengurus Fraksi PKB DPRD Surabaya belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi besar-besaran yang akan digelar oleh AMI.
Kasus dugaan penyunatan dana reses tersebut kini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran negara dan hak masyarakat yang seharusnya diterima secara utuh.
Inti Fakta Nusantara akan terus berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna menghadirkan informasi yang berimbang, akurat, serta sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Suroyo
Editor: Han
