AMI Demo DPW PAN Jatim, Desak Tindak Tegas Dugaan Pemotongan Dana Reses Juliana Eva Wati

Dalam aksi tersebut, massa AMI menegaskan bahwa persoalan dugaan penyimpangan dana reses tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele. Menurut mereka, setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

AMI mengaku telah melaporkan dugaan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Surabaya untuk dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DPW PAN Terima Aspirasi Massa Aksi

Perwakilan massa aksi kemudian diterima oleh Akbar, staf sekretariat DPW PAN Jawa Timur. Dalam keterangannya, Akbar menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan maupun tindakan terhadap anggota fraksi PAN yang tengah menjadi sorotan.

Menurutnya, seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan AMI akan diteruskan kepada pimpinan partai, termasuk Ketua DPW PAN Jawa Timur, agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme internal partai.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons awal atas tuntutan yang dibawa massa aksi terkait dugaan pemotongan dana reses yang saat ini menjadi perhatian publik.

AMI Akan Terus Kawal Proses Hukum

Sekretaris DPP AMI Abdul Aziz, SH menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dari aparat penegak hukum maupun sikap resmi dari partai politik yang bersangkutan.

“Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban moral dan politik. Jika benar terdapat praktik pemotongan dana reses yang merugikan masyarakat, maka harus ada tindakan tegas. Kami tidak ingin dana yang bersumber dari uang rakyat justru disalahgunakan oleh oknum yang diberi amanah sebagai wakil rakyat,” tegas Abdul Aziz.

AMI juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak terdapat perkembangan signifikan atas laporan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Surabaya maupun dari pihak partai.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Juliana Eva Wati terkait substansi tudingan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis: Suroyo

Editor: Han