Nasional
Prof Sutan Nasomal Desak Presiden Perintahkan Gubernur Jabar Segera Selesaikan RS Limbangan
Prof Sutan Nasomal mendesak Presiden memerintahkan Gubernur Jawa Barat menuntaskan pembangunan RS Limbangan Garut yang disebut mangkrak enam tahun.
Tag: Kebijakan Publik
Nasional
Investasi Tambang Tumbuh, Kesehatan Warga Morowali Jadi Sorotan Muhammadiyah
Di tengah pertumbuhan industri tambang Morowali, Muhammadiyah menyoroti kesehatan, lingkungan, perubahan sosial dan kualitas hidup masyarakat.
Nasional
Profesor Sutan Nasomal Dukung Penertiban Angkot Tua di Bogor, Minta Pemkot Siapkan Solusi bagi Sopir dan Pengusaha
Profesor DR Sutan Nasomal SH., MH. mendukung langkah Pemerintah Kota Bogor menertibkan angkot tua yang dinilai tidak lagi layak beroperasi. Namun, ia meminta pemerintah…
Politik
AMI Tolak Wacana Pemekaran Dapil Surabaya, Jangan Jadikan Demokrasi Sebagai Arena Kepentingan Politik
DPP Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. AMI menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan polemik dan…
Nasional
Prof Sutan Nasomal Dorong Pemerintah Perkuat Penanganan Persoalan Sosial dan Kesehatan Masyarakat
Prof Sutan Nasomal menilai pemerintah perlu memperkuat penanganan persoalan sosial dan kesehatan masyarakat melalui langkah edukatif, preventif, dan regulatif.
Ekonomi
Prof Sutan Nasomal Soroti Antrean BBM dan Dampak Kenaikan Harga Barang bagi Masyarakat
Prof Sutan Nasomal menyoroti antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah serta dampaknya terhadap ekonomi masyarakat dan harga kebutuhan pokok.
Nasional
Prof Sutan Nasomal Apresiasi Penertiban Bangunan di Jawa Barat, Ingatkan Pemerintah Jangan Lupakan Nasib Masyarakat Terdampak
Prof Sutan Nasomal mendukung langkah penertiban bangunan yang melanggar aturan di Jawa Barat, namun meminta pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat terdampak.
Nasional
Hari Kebangkitan Nasional Jadi Panggung Aksi Ojol, GRANAT Jatim Siapkan Aksi Besar 20 Mei
Ribuan ojol di Jawa Timur akan turun aksi 20 Mei 2026. GRANAT menilai tuntutan soal tarif dan regulasi belum terpenuhi.