Morowali, Sulawesi Tengah, Inti Fakta Nusantara — Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (LBH CCI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta aparatur desa melalui kegiatan sosialisasi di Kantor Camat Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Camat (Sekcam) Bungku Barat Irwan, S.Ag., perwakilan Kapolsek Bungku Barat  Aswandi, perwakilan dari 10 desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, staf kecamatan, serta sejumlah anggota Satpol PP Bungku Barat.

Sebelum kegiatan dimulai, Camat Bungku Barat Muhdar Da’ami, S.H., menyempatkan diri hadir untuk menyambut tim LBH CCI Sulteng. Namun, karena harus menjalankan tugas dinas, ia tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan menunjuk Sekcam Irwan untuk mewakilinya.

Perluas Akses Bantuan Hukum dan Pendidikan Paralegal

Tim LBH CCI DPW Sulteng yang hadir terdiri atas Ketua DPW Suharman, A.Md., CFLE., CLA.; Badan Informasi Teknologi dan Pusat Media Hairil Anwari, S.E.Sy.; serta Badan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana (Ortala) Riyan Hidayatulloh, S.Pd.

Sosialisasi LBH CCI DPW Sulteng di Bungku Barat diikuti unsur pemerintah kecamatan, kepolisian, Satpol PP, serta perwakilan 10 desa.

Mengusung tema “Akses Penguatan Pemberi Bantuan Hukum bagi Paralegal Posbankum”, kegiatan tersebut menjadi ruang penyampaian informasi mengenai peran paralegal, pendidikan dan pelatihan paralegal, serta layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Ketua LBH CCI DPW Sulteng, Suharman, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan dan kehadiran para peserta. Ia berharap materi yang disampaikan dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi aparatur desa dan masyarakat.

“Alhamdulillah, kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi ini. Semoga ilmu dan informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat serta menjadi bekal dalam meningkatkan pemahaman hukum di tengah masyarakat,” ujar Suharman.

Ia menjelaskan bahwa program Pendidikan dan Pelatihan Paralegal LBH CCI DPW Sulteng merupakan program kerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas paralegal dan memperluas jangkauan edukasi hukum, termasuk di wilayah perdesaan.

“Program Pendidikan dan Pelatihan Paralegal LBH CCI DPW Sulawesi Tengah merupakan kerja sama dengan BPHN. Kami ingin program ini tidak hanya menjadi kegiatan pelatihan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Karena itu, keterlibatan warga dan penguatan kapasitas mereka menjadi hal penting dalam memperluas edukasi hukum,” jelas Suharman.

Dari kiri ke kanan: Ketua LBH CCI DPW Sulteng Suharman, A.Md., CFLE., CLA.; Sekretaris Camat Bungku Barat Irwan, S.Ag.; perwakilan Polsek Bungku Barat Aswandi; Badan Informasi Teknologi dan Pusat Media Hairil Anwari, S.E.Sy.; serta Badan Kepegawaian dan Ortala Riyan Hidayatulloh, S.Pd.

Suharman juga menyampaikan bahwa pelaksanaan dan penguatan peran paralegal mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan dalam memahami peran paralegal, termasuk pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sambut Positif

Sekcam Bungku Barat, Irwan, S.Ag., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia berharap materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi aparatur desa dan diteruskan kepada masyarakat luas melalui lingkungan masing-masing.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada LBH CCI DPW Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Bungku Barat. Kami menyambut baik penyampaian edukasi hukum, penguatan paralegal, dan informasi bantuan hukum ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi para peserta serta diteruskan kepada masyarakat luas,” ungkap Irwan.

Perwakilan Kapolsek Bungku Barat, Aswandi, juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif LBH CCI DPW Sulteng. Menurutnya, edukasi hukum penting untuk membantu masyarakat memahami aturan, hak dan kewajiban, serta langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.

“Kami mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan LBH CCI DPW Sulawesi Tengah. Kegiatan seperti ini penting karena dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, hak dan kewajiban, serta pentingnya menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur yang benar sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar AIPDA Aswandi.

Paralegal Menjadi Penghubung Informasi Hukum

Dalam sesi materi, Badan Informasi Teknologi dan Pusat Media LBH CCI DPW Sulteng, Hairil Anwari, S.E.Sy., menjelaskan pentingnya kehadiran paralegal hingga tingkat masyarakat paling bawah (Akar Rumput).

Menurut Hairil, paralegal diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi hukum dan memahami langkah awal ketika menghadapi persoalan. Keberadaan mereka juga diharapkan memperpendek jarak informasi antara masyarakat dan lembaga pemberi bantuan hukum.

Ia turut menyoroti anggapan sebagian masyarakat bahwa bantuan hukum membutuhkan biaya besar. Karena itu, edukasi perlu diperluas agar warga mengetahui hak dan kewajibannya serta memahami tersedianya layanan bantuan hukum gratis bagi mereka yang memenuhi persyaratan.

“Paralegal diharapkan dapat menjadi penghubung informasi hukum di tengah masyarakat. Dengan adanya edukasi dan pendampingan awal, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum. Kami juga ingin mengubah anggapan bahwa bantuan hukum selalu mahal, karena terdapat layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan,” jelas Hairil.

Hairil juga menerangkan bahwa bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 diperuntukkan bagi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Salah satu dokumen persyaratan permohonan adalah surat keterangan miskin dari kepala desa, lurah, atau pejabat setingkat, disertai persyaratan lain sesuai ketentuan Pasal 14.

Pendidikan Paralegal untuk Penguatan Sumber Daya Manusia

Melanjutkan materi tersebut, Suharman menjelaskan bahwa pendidikan paralegal tidak hanya diarahkan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Ia menyampaikan bahwa gelar nonakademik CPLA (Certified Paralegal of Legal Aid) diperoleh melalui proses pendidikan dan pembinaan. Peserta mengikuti Pendidikan Paralegal selama tiga hari, kemudian menjalani mentoring selama tiga bulan. Setelah mengikuti seluruh tahapan dan memenuhi ketentuan program, peserta dapat memperoleh gelar nonakademik CPLA sesuai mekanisme penyelenggaraan.

“Melalui pendidikan paralegal, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang bantuan hukum. Program ini juga dapat membuka ruang pengabdian dan kesempatan berkontribusi bagi peserta dalam membantu masyarakat. Namun, yang terpenting adalah mereka memahami kompetensi, tanggung jawab, serta batas kewenangan sebagai paralegal,” ujar Suharman.

Ia menambahkan bahwa keberadaan paralegal harus berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak menggantikan tugas advokat. Paralegal berperan memberikan bantuan dan pendampingan sesuai kompetensi serta penugasan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Perkenalkan Bantuan Hukum Gratis dan Sistem 3S Digital

Selain pendidikan paralegal, LBH CCI DPW Sulteng turut memperkenalkan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasannya, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah desa atau kelurahan disebut sebagai salah satu dokumen persyaratan permohonan. Pengajuan bantuan hukum tetap mengikuti mekanisme pemeriksaan kelengkapan dokumen dan ketentuan kelayakan penerima bantuan.

Pada kesempatan yang sama, LBH CCI DPW Sulteng memperkenalkan Sistem 3S Digital, yaitu ekosistem layanan digital yang dikembangkan untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya manusia, penugasan personel, serta pendaftaran dan layanan pemohon dalam satu sistem terpadu.

Sistem tersebut mencakup tiga layanan, yakni SIP (Sistem Informasi Pegawai), SIAP (Tugas dan Pekerjaan Personel), serta SIGAP (Pendaftaran dan Layanan Pemohon). Pengembangan sistem ini diarahkan untuk mendukung tata kelola organisasi dan pelayanan hukum yang lebih terstruktur.

Perluas Informasi Layanan hingga Masyarakat Desa

Melalui kegiatan sosialisasi di Kecamatan Bungku Barat, LBH CCI DPW Sulteng berharap aparatur desa dan masyarakat semakin memahami pentingnya edukasi hukum, peran paralegal, serta mekanisme memperoleh bantuan hukum gratis.

LBH CCI juga berharap komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan desa dapat terus terjalin sehingga informasi mengenai layanan hukum dapat diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan layanan bantuan hukum, LBH CCI DPW Sulteng dapat dihubungi melalui WhatsApp 0823-5553-0208, situs web www.lbhccisulteng.com, atau email admin@lbhccisulteng.com.

Masyarakat juga dapat mendatangi kantor LBH CCI DPW Sulteng yang beralamat di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.


Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara berkomitmen menyajikan informasi secara independen, berimbang, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis: Iyan

Editor: Han