Foto arsip Prof. Dr. KH Sutan Nasomal bersama rekan-rekan bernuansa akademik, digunakan sebagai ilustrasi pentingnya pendidikan dan kepedulian terhadap anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi. (Foto: Istimewa)
JAKARTA, Inti Fakta Nusantara — Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Tokoh Pers Internasional, mendesak Presiden Republik Indonesia agar memerintahkan seluruh jajarannya secara serius menangani persoalan anak putus sekolah yang kian meningkat akibat tekanan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dr. KH Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan daring, baik nasional maupun internasional, melalui komunikasi jarak jauh dari Jakarta, Kamis (29/01/2026).
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kondisi ekonomi nasional yang lesu tidak dapat dilepaskan dari maraknya praktik penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan tugas negara. Situasi ini berdampak langsung pada menurunnya daya beli masyarakat serta meningkatnya beban hidup keluarga, terutama kelompok ekonomi lemah.
“Ketika ekonomi terpuruk akibat pejabat yang tidak bertanggung jawab, yang paling terdampak adalah rakyat kecil. Anak-anak kehilangan hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan karena orang tuanya tidak lagi mampu membiayai sekolah,” tegas Prof. Dr. KH Sutan Nasomal.
Ia mengungkapkan, berdasarkan berbagai aduan masyarakat yang diterimanya, fenomena anak putus sekolah kini semakin mengkhawatirkan. Banyak orang tua terpaksa mengalihkan prioritas dari pendidikan anak demi memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari akibat penghasilan yang menurun dan sulitnya lapangan pekerjaan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah dengan tingginya angka utang rumah tangga. Diperkirakan sekitar 40 persen keluarga harus berutang untuk bertahan hidup, bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian karena tekanan ekonomi yang berat.
Akibatnya, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak terabaikan. Banyak anak terpaksa bekerja serabutan, turun ke jalan mencari penghasilan kecil demi membantu orang tua dan adik-adiknya agar tetap bisa makan.
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang memadai. Ia menilai lemahnya perhatian sebagian kepala daerah terhadap kondisi riil masyarakat menjadi salah satu faktor memperparah persoalan tersebut.
“Anak-anak memilih tidak sekolah karena harus berjuang demi sepiring nasi. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi kegagalan sistemik dalam melindungi masa depan generasi bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa anak putus sekolah tidak boleh dijadikan objek proyek atau komoditas kebijakan. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak pendidikan setiap warga negara tanpa kecuali.
Dalam konteks ini, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal meminta Presiden RI mengambil peran strategis dengan mendorong penguatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh serta mengevaluasi kinerja kepala daerah yang dinilai gagal menjalankan amanah.
“Jika jutaan anak terancam kehilangan masa depan karena kelalaian pejabat, maka itu adalah tanggung jawab moral dan politik negara. Presiden harus hadir sebagai pemimpin yang memastikan masih ada harapan bagi rakyat,” tandasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberlangsungan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan negara dalam menjaga hak pendidikan generasi muda, terutama di tengah tekanan ekonomi nasional yang masih berlangsung.
Penulis: Redaksi IFN
Editor: Han
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
