Poso, Sulawesi Tengah, Inti Fakta Nusantara — Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (LBH CCI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah melaksanakan sosialisasi edukasi hukum di Kantor Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Kamis (29/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti perwakilan pemerintah dari 10 desa dan mendapat sambutan positif dari Camat Pamona Timur, Rafli Tongku, S.H.
Sosialisasi ini memperkenalkan tiga program utama LBH CCI DPW Sulteng, yakni edukasi hukum, layanan bantuan hukum gratis, serta rencana Pendidikan dan Pelatihan Paralegal. Program tersebut diarahkan untuk memperluas pemahaman hukum sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan desa.

Sosialisasi edukasi hukum dan program pendidikan paralegal LBH CCI DPW Sulteng di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.
Sepuluh Desa Hadir dalam Sosialisasi
Dari total 13 desa di Kecamatan Pamona Timur, sebanyak 10 desa mengirimkan perwakilan yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sepuluh desa tersebut adalah Didiri, Kamba, Kancuu, Magapu, Masewe, Matialemba, Pancasila, Petro atau Petiro, Poleganyara, dan Taripa.
Sementara itu, tiga desa lainnya, yakni Kelei, Olumokunde, dan Tiu, belum dapat menghadiri kegiatan tersebut. Kehadiran perwakilan desa menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi mengenai program edukasi hukum dan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Dukung Penguatan Kesadaran Hukum, Camat Pamona Timur Sambut Positif Sosialisasi LBH CCI Sulteng
Camat Dukung Edukasi Hukum dan Pembentukan Paralegal
Camat Pamona Timur, Rafli Tongku, S.H., menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap kegiatan LBH CCI DPW Sulteng. Menurutnya, edukasi hukum hingga tingkat desa sangat dibutuhkan karena masih terdapat masyarakat pedesaan yang belum memahami persoalan hukum.
Rafli juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia di desa. Tidak semua calon paralegal memiliki latar belakang pendidikan hukum sehingga diperlukan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan agar mereka memiliki pengetahuan serta kapasitas yang memadai.
“Saya menyambut baik dan sangat mendukung program sosialisasi serta edukasi hukum yang dilaksanakan LBH CCI Sulteng, termasuk rencana pembentukan paralegal hingga ke tingkat desa. Hal ini sangat penting karena masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum memahami persoalan hukum. Namun, program ini perlu diikuti dengan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan,” ujar Rafli.

Sosialisasi edukasi hukum dan program pendidikan paralegal LBH CCI DPW Sulteng di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso.
Ia berharap penyuluhan hukum dan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi atau sekadar menjadi slogan. Menurutnya, keberlanjutan program diperlukan agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap informasi dan pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan.
Menanggapi dukungan tersebut, Ketua LBH CCI DPW Sulteng, Suharman, A.Md., CFLE., CLA., menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah Kecamatan Pamona Timur. Ia menilai desa merupakan salah satu ruang penting untuk memperluas pemahaman hukum masyarakat.

Sosialisasi LBH CCI DPW Sulteng di Kecamatan Pamona Timur diikuti perwakilan 10 desa. Kegiatan memperkenalkan edukasi hukum, bantuan hukum gratis, dan pendidikan paralegal.
“Kami menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan Camat Pamona Timur terhadap kegiatan edukasi hukum yang kami laksanakan. Bagi LBH CCI, desa merupakan salah satu ruang penting dalam memperluas pemahaman hukum masyarakat. Kami berharap kehadiran paralegal nantinya dapat menjadi penghubung informasi hukum antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum, tentunya sesuai kompetensi dan ketentuan yang berlaku,” ujar Suharman.
Pendidikan Paralegal Perlu Diikuti Pembinaan
Masukan mengenai perlunya pelatihan lanjutan menjadi perhatian LBH CCI DPW Sulteng. Suharman menjelaskan bahwa pendidikan paralegal tidak cukup hanya memberikan materi dasar, tetapi juga perlu disertai peningkatan kapasitas agar peserta memahami batas kewenangan dan peran yang dapat dijalankan.
“Pendidikan paralegal tidak boleh berhenti pada pemberian materi dasar, tetapi harus disertai pembinaan dan peningkatan kapasitas. Kami ingin para paralegal memahami batas kewenangan, memiliki pengetahuan yang memadai, serta mampu memberikan informasi dan pendampingan awal kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum,” jelas Suharman.
Kepala Desa Taripa, Pattinixon Tangapo, S.Sos., yang menjadi salah satu perwakilan pemerintah desa, juga menyampaikan bahwa edukasi hukum dan pendidikan paralegal merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat pedesaan. Menurutnya, sebagian warga masih awam terhadap persoalan hukum, khususnya masyarakat dengan keterbatasan ekonomi yang kerap kesulitan memperoleh pendampingan.
“Menurut kami, edukasi hukum dan pendidikan paralegal sangat penting dan memang dibutuhkan masyarakat desa. Masih banyak warga yang belum memahami persoalan hukum, terutama masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Karena itu, keberadaan paralegal dan Pos Bantuan Hukum di desa diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi, konsultasi, dan arahan ketika menghadapi permasalahan hukum,” ujar Pattinixon.

Kegiatan sosialisasi edukasi hukum, bantuan hukum gratis, dan pendidikan paralegal LBH CCI DPW Sulteng bersama unsur pemerintah Kecamatan Pamona Timur dan perwakilan desa.
Pattinixon berharap keberadaan paralegal dan Posbankum dapat membantu masyarakat memperoleh informasi serta pendampingan awal, sekaligus meringankan hambatan biaya yang selama ini dirasakan sebagian warga. Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan agar paralegal memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Informasi Program Harus Dipahami Pemerintah Desa
Badan Informasi Teknologi dan Pusat Media LBH CCI DPW Sulteng, Hairil Anwari, S.E.Sy., menyampaikan bahwa informasi mengenai pendidikan paralegal perlu disampaikan secara jelas. Penjelasan tersebut mencakup tujuan, materi pembelajaran, persyaratan peserta, serta batas peran seorang paralegal.
“Kami melihat peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa sebagai bagian penting dari keberlanjutan program ini. Karena itu, informasi mengenai pendidikan paralegal perlu disampaikan secara jelas, termasuk tujuan, materi, persyaratan, dan batas peran seorang paralegal. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dan pemerintah desa dapat memahami manfaat program serta mempersiapkan calon paralegal yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya,” ujar Hairil.
Melalui edukasi hukum, aparatur desa diharapkan dapat memahami pentingnya peraturan, hak dan kewajiban masyarakat, serta prosedur yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum. Sementara itu, layanan bantuan hukum gratis diperkenalkan sebagai akses pendampingan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
LBH CCI Dorong Perluasan Akses Bantuan Hukum
Ketua LBH CCI DPW Sulteng, Suharman, berharap sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan pertemuan, tetapi juga menjadi sarana penyebaran informasi hukum hingga ke masyarakat desa. Pemerintah desa dinilai memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat sehingga dapat membantu meneruskan informasi mengenai edukasi hukum, bantuan hukum gratis, dan pendidikan paralegal.
“Kami berharap sosialisasi ini tidak hanya menjadi kegiatan pertemuan, tetapi juga menjadi sarana penyebaran informasi hukum hingga ke masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki posisi yang dekat dengan masyarakat, sehingga informasi mengenai edukasi hukum, bantuan hukum gratis, dan pendidikan paralegal diharapkan dapat diteruskan kepada warga yang membutuhkan,” ujar Suharman.
LBH CCI DPW Sulteng berharap komunikasi dengan pemerintah kecamatan dan desa dapat terus dikembangkan. Dengan demikian, edukasi hukum, informasi layanan bantuan hukum, serta penguatan kapasitas paralegal dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Akses Informasi dan Layanan Bantuan Hukum
Masyarakat yang membutuhkan informasi dan layanan bantuan hukum dapat menghubungi LBH CCI DPW Sulteng melalui WhatsApp 0823-5553-0208, situs web www.lbhccisulteng.com, atau email admin@lbhccisulteng.com.
Masyarakat juga dapat mendatangi kantor LBH CCI DPW Sulteng yang beralamat di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Layanan bantuan hukum diberikan dengan memperhatikan persyaratan dan prosedur yang berlaku.
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi independensi pers, asas praduga tak bersalah, serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Iyan
Editor: Han

