Prof Dr Sutan Nasomal: Rakyat Tidak Boleh Dibebani Utang Negara Melalui Pajak yang Menekan

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal menyikapi berkembangnya diskursus publik terkait usulan penguatan penerimaan pajak sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah tingginya beban utang pemerintah.

Menurutnya, kebijakan fiskal harus tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, terutama ketika kondisi ekonomi masih dirasakan berat oleh sebagian kalangan masyarakat.

Kebijakan Fiskal Harus Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat

Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa pajak memang merupakan kewajiban warga negara. Namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat serta menjaga daya beli rakyat.

Menurutnya, peningkatan penerimaan negara tidak semata-mata dapat dibebankan melalui perluasan tekanan pajak kepada masyarakat, terutama ketika berbagai kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan masih menjadi beban bagi sebagian besar rakyat.

“Pajak adalah kewajiban warga negara, namun negara juga memiliki kewajiban melindungi rakyat dari tekanan ekonomi yang semakin berat,” ujar Prof. Sutan Nasomal dalam keterangannya kepada sejumlah pimpinan redaksi media.

Ia menilai pemerintah perlu mencari formulasi kebijakan yang lebih berimbang dengan mengedepankan efisiensi anggaran, optimalisasi penerimaan negara dari sektor strategis, serta penguatan pengawasan terhadap kebocoran keuangan negara.

Selain itu, menurutnya, pengelolaan utang negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat di masa mendatang.

Utang Negara Perlu Dikelola Secara Transparan

Dalam pandangannya, tingginya angka utang negara harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Prof. Sutan Nasomal juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan fiskal harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, terutama terhadap pelaku usaha kecil, pekerja, petani, nelayan, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan elemen masyarakat sebelum mengambil kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan beban akibat berbagai kebijakan ekonomi yang tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Perlu Keseimbangan Antara Stabilitas Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat

Menurut Prof. Sutan Nasomal, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga dari kemampuan negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang baik adalah kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan negara dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat.

Karena itu, dirinya mendorong agar pemerintah terus mengedepankan prinsip keadilan sosial dalam setiap perumusan kebijakan fiskal maupun ekonomi nasional.

Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis: Redaksi IFN

Editor: Han