Surat resmi DPMPTSP Kabupaten Sampang tertanggal 3 Maret 2026 terkait tanggapan klarifikasi status perizinan Asmaraloka Resto & Cafe yang ditujukan kepada Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI). (Dok: Istimewa)
Sampang, Inti Fakta Nusantara — Polemik terkait legalitas Asmaraloka Resto & Cafe yang berlokasi di kawasan pesisir Pantai Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, memasuki tahapan baru.
Gabungan Aktivis Sosial Indonesia (GASI) menyatakan telah membawa persoalan tersebut ke tingkat provinsi. Langkah ini diambil setelah GASI menilai penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Sampang belum sepenuhnya menjawab substansi yang menjadi perhatian publik.
Pupuk Subsidi di Sampang Disorot Mahasiswa
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sampang melalui DPMPTSP Kabupaten Sampang menyampaikan bahwa usaha tersebut telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun dalam keterangan yang sama juga disebutkan masih terdapat sejumlah persyaratan dasar perizinan yang perlu dikoordinasikan dan dilengkapi oleh pihak pengelola usaha.
Ketua GASI, Achmad Rifa’i, menilai bahwa NIB bukan satu-satunya unsur yang menentukan legalitas operasional, terlebih bangunan usaha tersebut berdiri secara permanen di kawasan pesisir.
“Selain aspek reklamasi dan pemanfaatan ruang laut, publik juga perlu memperoleh kejelasan apakah bangunan tersebut telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bangunan permanen tanpa PBG berpotensi menimbulkan persoalan administrasi,” ujarnya, Selasa (03/03).
Ia menambahkan, apabila masih terdapat kekurangan dalam persyaratan dasar perizinan, maka kejelasan terkait izin reklamasi, kesesuaian tata ruang, serta PBG menjadi hal yang penting untuk disampaikan secara terbuka.
JCW Jatim Lakukan Monev ADD dan Dana Desa di Tambelangan Sampang
Atas dasar tersebut, GASI telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur guna meminta penjelasan mengenai status reklamasi dan pemanfaatan ruang laut di lokasi usaha dimaksud. Dalam surat tersebut, GASI memberikan tenggat waktu selama 10 hari kerja untuk memperoleh jawaban tertulis.
Langkah ini menandai eskalasi polemik yang sebelumnya berada di tingkat kabupaten. Selain aspek perizinan ruang laut, legalitas bangunan melalui PBG juga dinilai sebagai bagian penting untuk memastikan seluruh prosedur telah dipenuhi sebelum operasional usaha berjalan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi yang disampaikan secara terbuka mengenai status izin reklamasi maupun PBG bangunan Asmaraloka Resto & Cafe yang diketahui telah diresmikan pada Kamis, 12 Februari 2026.
Penulis: Tim
Editor: Redaksi IFN
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
