Jakarta, Inti Fakta Nusantara — Dinamika politik nasional menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 menjadi perhatian sejumlah kalangan. Di tengah berkembangnya berbagai wacana politik, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengingatkan pentingnya keberpihakan pemimpin kepada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang menghadapi tekanan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pandangan tersebut disampaikan Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan daring dari dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, pada 15 September 2026. Ia dikenal sebagai pemerhati masyarakat, pakar hukum internasional, ekonom, serta Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).
Dinamika Politik dan Kepentingan Masyarakat
Menurut Sutan Nasomal, pergerakan para tokoh lintas partai dan pembicaraan mengenai peta politik menuju Pemilu 2029 perlu disikapi secara bijaksana. Ia mengingatkan agar dinamika elite politik tidak mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh persaingan politik maupun pernyataan yang berpotensi memperuncing perbedaan. Menurutnya, stabilitas nasional dan kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas.
Dalam pandangannya, pemimpin di tingkat pusat maupun daerah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga, kata dia, semestinya menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tekanan Ekonomi dan Kesulitan Usaha Kecil
Sutan Nasomal turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai harga kebutuhan pokok, terbatasnya penghasilan, serta beban utang yang dirasakan sebagian keluarga. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius melalui kebijakan ekonomi yang terukur dan berpihak kepada kelompok rentan.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap proses perizinan usaha yang dinilainya masih menyulitkan sebagian pelaku usaha kecil. Menurutnya, pelayanan administrasi perlu dibuat lebih sederhana, transparan, dan mudah diakses agar masyarakat dapat mengembangkan usaha secara mandiri.
Dalam keterangannya, ia menyinggung dugaan adanya praktik pembayaran tidak resmi dalam proses pelayanan administrasi tertentu. Namun, pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dan belum disertai dokumen atau hasil pemeriksaan yang dapat memastikan adanya pelanggaran pada instansi tertentu.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketepatan Data Bantuan Sosial Perlu Dievaluasi
Persoalan lain yang disoroti adalah ketepatan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial. Sutan Nasomal mempertanyakan kemungkinan ketidaksesuaian data apabila warga yang mengalami keterbatasan ekonomi justru tercatat dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.
Menurutnya, pembaruan dan verifikasi data perlu dilakukan secara berkala dengan memperhatikan kondisi faktual masyarakat. Pendataan yang akurat penting agar program bantuan pemerintah dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Ia menilai evaluasi perlu melibatkan pemerintah daerah, petugas pendataan, serta masyarakat sehingga kesalahan administrasi dapat diperbaiki melalui prosedur yang jelas. Dengan demikian, kebijakan penghematan anggaran tidak mengakibatkan kelompok rentan kehilangan akses terhadap bantuan yang menjadi haknya sesuai ketentuan.
Pemerintah Diminta Terbuka terhadap Kritik
Sutan Nasomal juga menyoroti pentingnya ruang komunikasi antara masyarakat dan pemegang kebijakan. Menurutnya, keluhan warga seharusnya diterima sebagai masukan untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan diabaikan karena perbedaan pandangan politik.
Ia mengibaratkan akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada penguasa sebagai pintu yang tidak boleh tertutup oleh kepentingan kelompok tertentu. Kritik dan pengaduan, menurutnya, perlu memperoleh tanggapan melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengajak masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, tidak mudah terseret provokasi, dan menyampaikan aspirasi melalui jalur yang sah. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan membuka ruang dialog serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Harapan bagi Kepemimpinan Nasional
Menutup keterangannya, Sutan Nasomal mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari dinamika politik atau komunikasi elite, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap para pemimpin di tingkat nasional maupun daerah menjadikan persoalan ekonomi rakyat, kemudahan berusaha, ketepatan pendataan bantuan, serta kualitas pelayanan publik sebagai agenda yang terus dievaluasi.
Bagi masyarakat, ia mengajak agar tetap menyampaikan aspirasi secara damai, menjaga persatuan, dan mengedepankan cara-cara yang sesuai hukum. Ia juga mengingatkan pentingnya doa dan ikhtiar bersama agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi independensi pers, asas praduga tak bersalah, serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Redaksi IFN
Editor: Han