Morowali, Sulawesi Tengah, Inti Fakta Nusantara — Ajakan tidak memilih seorang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tudingan “munafik” dan “kurang ajar”, hingga seruan pengusiran dari desa berbuntut pengaduan ke kepolisian di Kabupaten Morowali. Persoalan yang menimpa Baso Ridwan, warga Desa Solonsa, Kecamatan Wita Ponda, itu mendapat perhatian Ketua DPW Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (LBH CCI) Sulawesi Tengah, Suharman, A.Md., CFLE., CLA., yang menyoroti dugaan penghasutan dan perlindungan hak asasi manusia.
Menurut Baso, persoalan bermula setelah beredar foto dirinya saat menghadiri persidangan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Poso. Perkara itu berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan oleh Semmang, ayah Asdar. Baso menyebut foto kehadirannya sebagai saksi di pengadilan tersebut diduga menjadi pemicu munculnya rekaman suara yang belakangan mempersoalkan dirinya.
Rekaman itu diketahui Baso pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 21.30 WITA, ketika sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Poso menuju Desa Solonsa. Keesokan harinya, Kamis, 5 November 2026, pukul 00.10 WITA, Baso mengadukan persoalan tersebut ke Polsek Wita Ponda. Pengaduannya tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Kejadian (STTL) Nomor STTL/49/XI/2026/Sek. Wita Ponda/Res. Morowali/Polda Sulteng, yang diterima petugas jaga Bripka Nasrul.
Dalam kronologi STTL dijelaskan bahwa rekaman suara masuk ke telepon genggam milik pihak yang tertulis sebagai “HJ. Mat”, dikirimkan oleh seorang perempuan bernama Risna. Rekaman itu diduga memuat suara Nurwati Sanampe, Kepala Dusun II Desa Solonsa, yang namanya tercantum sebagai pihak yang diadukan. Dokumen tersebut tidak merinci jalur pengiriman berikutnya hingga rekaman diketahui Baso, sehingga asal-usul dan penyebaran pesan suara tetap perlu dibedakan dari identitas pihak yang diduga berbicara.
Berdasarkan laporan kepolisian dan terjemahan rekaman yang diperoleh redaksi, persoalan pertama adalah ajakan kepada ibu-ibu yang disebut tergabung dalam kelompok Wanita Islam Alkhairaat (WIA) Desa Solonsa untuk tidak memilih Baso Ridwan dalam pemilihan anggota BPD. Dalam pesan tersebut, pembicara juga menyinggung warga asli atau yang disebut sebagai pribumi Desa Solonsa. Penyebutan kelompok WIA tidak serta-merta menunjukkan bahwa organisasi tersebut secara kelembagaan terlibat dalam persoalan ini.
Dari Ajakan Tidak Memilih hingga Seruan Pengusiran
Persoalan kedua adalah penggunaan kata “munafik” dan “kurang ajar”. Berbeda dari sekadar kecaman kepada warga yang hendak memilihnya, dokumen STTL secara tegas mencatat bahwa kedua sebutan itu ditujukan kepada Baso Ridwan. Dalam terjemahan rekaman yang disampaikan kepada redaksi, pembicara turut menyinggung penerimaan uang dari pembagian kompensasi tanah serta kehadiran Baso dalam persidangan yang berkaitan dengan Asdar. Baso menganggap pernyataan itu merugikan kehormatan dan nama baiknya di tengah masyarakat.
Persoalan ketiga, yang menjadi perhatian utama dalam sorotan dugaan penghasutan, adalah seruan agar warga menandatangani surat pindah supaya Baso tidak lagi tinggal di Desa Solonsa. Dalam terjemahan rekaman terdapat kalimat, “Orang begitu kita usir dari desa.” Pada bagian lain, pembicara menyatakan dirinya bukan provokator dan tidak bermaksud mengompori masyarakat. Seruan pengusiran tersebut berasal dari terjemahan rekaman yang diterima redaksi, sedangkan kronologi STTL secara tertulis mencantumkan ajakan tidak memilih dan sebutan yang menyerang nama baik Baso.
Baso juga mengungkapkan bahwa ketika hendak mengurus pencabutan berkas pengaduannya di Polsek Wita Ponda, dirinya memperoleh informasi mengenai hasil permintaan keterangan terhadap Nurwati. Menurut Baso, Rahmat, yang disebut sebagai Kanit Reskrim Polsek Wita Ponda, menyampaikan bahwa Nurwati telah mengakui suara dalam rekaman sebagai suaranya sendiri. Nurwati juga disebut mengatakan bahwa ucapan tersebut terlontar karena sedang emosi dan sakit hati. Informasi itu merupakan penuturan Baso mengenai keterangan yang diterimanya, bukan pengakuan Nurwati secara langsung kepada redaksi.
Foto Pembagian Uang Beredar, Sengketa Tanah Menjadi Latar Persoalan
Di tengah persoalan rekaman suara, foto Baso menerima uang ikut beredar melalui WhatsApp. Tangkapan layar yang diperoleh redaksi menunjukkan dokumentasi penyerahan uang tersebut telah diteruskan berkali-kali. Menurut Baso, foto itu beredar tanpa penjelasan utuh mengenai kegiatan pembagian kompensasi lahan, sehingga menimbulkan kesan yang merugikan dirinya. Hingga kini, pihak yang pertama kali menyebarkan foto tersebut dan kaitannya dengan pembuat rekaman belum dapat dipastikan.

Baso menjelaskan bahwa uang tersebut berkaitan dengan pembagian kompensasi lahan PT Sentosa Utama Nikelindo (SUN), yang menurut keterangannya melibatkan warga dari Dusun I hingga Dusun V di Desa Solonsa. Ia mengaku menerima Rp1.700.000, sedangkan Sarto, warga Dusun I lainnya, menerima Rp2.230.000. Dengan demikian, penerimaan uang oleh Baso bukan satu-satunya transaksi yang disebut terjadi dalam kegiatan pembagian tersebut.
Menurut keterangan narasumber, Moh. Nasir dari Dusun V justru menolak uang pembagian karena mengetahui adanya persoalan klaim kepemilikan tanah. Muncul pula informasi mengenai skema pembagian 40 persen dan 60 persen yang dikaitkan dengan kategori warga non-pribumi dan pribumi. Mekanisme, dasar pembagian, serta pihak yang menetapkan skema itu masih memerlukan pemeriksaan dokumen dan penjelasan dari pihak terkait.
Sengketa tanah yang melatarbelakangi persoalan tersebut tercatat di Pengadilan Negeri Poso melalui perkara Nomor 138/Pdt.G/2026/PN Pso, yang didaftarkan pada 7 Juli 2026. Semmang, ayah Asdar, tercatat sebagai penggugat, sedangkan Kepala Desa Solonsa, Kelompok Tani Tepoasoa, dan PT SUN menjadi pihak tergugat. Klaim penggugat antara lain didasarkan pada Surat Keterangan Penyerahan Tanah (SKPT) tahun 1997. Persoalan siapa yang berhak atas objek sengketa tetap menjadi kewenangan pengadilan.

Baso menuturkan bahwa dirinya bersama Sarto semula belum memahami secara utuh persoalan kepemilikan lahan ketika menerima uang. Setelah mendengar bahwa tanah tersebut diklaim sebagai milik Semmang, keduanya mendatangi Asdar untuk meminta penjelasan. Asdar kemudian disebut memperlihatkan dokumen yang mendasari klaim kepemilikan tanah ayahnya. Menurut Baso, kesediaan dirinya bersama Sarto menjadi saksi dilandasi kepedulian, rasa simpati, dan pertimbangan hati nurani setelah melihat dokumen tersebut. Keduanya ingin membantu menjelaskan persoalan yang mereka ketahui, sementara keabsahan bukti tetap menjadi bagian dari penilaian pengadilan.
Baso selanjutnya membuat surat pernyataan mengenai rencana pencabutan pengaduan awal di Polsek Wita Ponda. Ia mengaku kecewa karena merasa belum ada permintaan maaf ataupun iktikad baik dari pihak yang diadukan, sementara penyebaran foto penerimaan uang dinilainya semakin memperburuk keadaan. Baso kemudian mengadukan persoalannya ke Polres Morowali pada 9 November 2026. Melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 022/DPW-SULTENG/LBH-CCI/XI/2026 tertanggal 10 November 2026, ia memberikan kuasa kepada Hasan, S.H., dan Andi Abu M., S.H., dari LBH CCI Sulawesi Tengah untuk mendampinginya.

Suharman Soroti Perlindungan HAM dan Ketentuan Pidana
Suharman menyoroti persoalan tersebut dari sudut perlindungan hak warga dan kemungkinan adanya unsur pidana dalam seruan pengusiran. Salah satu instrumen hukum yang menjadi perhatian ialah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 9 huruf d mengatur pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan pidana terkait kini terdapat dalam Pasal 599 KUHP Nasional, dengan ancaman penjara lima hingga 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati, apabila perbuatan tersebut menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Unsur kejahatan terhadap kemanusiaan itu berbeda dari dugaan seruan pengusiran terhadap seorang warga.
Dari sisi dugaan diskriminasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis melalui Pasal 16 mengatur ancaman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda, yang berdasarkan ketentuan penyesuaian pidana tahun 2026 menjadi kategori IV, paling banyak Rp200 juta, apabila terbukti terdapat perbuatan menunjukkan kebencian berdasarkan diskriminasi ras atau etnis. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE sebelumnya mengatur penghasutan kebencian melalui informasi elektronik dalam Pasal 28 ayat (2), dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar berdasarkan Pasal 45A ayat (2). Kedua ketentuan UU ITE tersebut berlaku sampai KUHP Nasional diberlakukan pada 2 Januari 2026, sehingga peristiwa November 2026 harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku saat kejadian.
Instrumen berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menjadi landasan pencegahan dan penanganan perselisihan masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Adapun dari sisi pidana umum, penghasutan sebelumnya dikenal melalui Pasal 160 KUHP lama, sedangkan KUHP Nasional mengaturnya antara lain melalui Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman penjara paling lama empat tahun atau denda kategori V sebesar Rp500 juta. Pasal 247 mengatur penyebaran hasutan melalui rekaman atau teknologi informasi dengan ancaman penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda kategori V. Penerapannya tetap bergantung pada pembuktian unsur penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum dengan kekerasan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari Nurwati Sanampe, Pemerintah Desa Solonsa, PT SUN, pengurus WIA setempat, maupun konfirmasi resmi kepolisian mengenai perkembangan pengaduan Baso Ridwan. Inti Fakta Nusantara membuka ruang hak jawab, sanggahan, koreksi, dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut atau merasa dirugikan. Setiap tanggapan yang disertai informasi atau dokumen pendukung akan diperiksa secara proporsional dan dapat dimuat dalam pembaruan maupun pemberitaan lanjutan.
Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

