Morowali, Sulawesi Tengah, Inti Fakta Nusantara – Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (LBH CCI) DPW Sulawesi Tengah terus memperluas safari hukum melalui edukasi hukum, sosialisasi bantuan hukum gratis, dan persiapan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal.

Namun, dukungan dan fasilitasi aparatur pemerintah setempat masih menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan program tersebut.

Sejak Agustus hingga November 2026, LBH CCI telah melakukan komunikasi dengan instansi pemerintah, lembaga pelayanan publik, perusahaan, serta sosialisasi langsung di desa dan kecamatan.

Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperluas akses terhadap informasi serta pendampingan hukum.

Safari Hukum Menjangkau Sejumlah Wilayah

Pada 14 Oktober 2026, tim LBH CCI DPW Sulteng mengunjungi delapan desa di Kabupaten Morowali, yakni Bahoea Reko-Reko, Lorobenu, Umpanga, Topogaro, Tondo, Uedago, Wata, dan Bahonsuai. Pada hari yang sama, tim juga mengunjungi UPTD Puskesmas Wosu.

Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban masyarakat, akses bantuan hukum, pendidikan paralegal, serta pentingnya penyuluhan hukum di lingkungan masyarakat.

Ketua DPW LBH CCI Sulteng, Suharman, A.Md., CFLE., CLA., berharap dukungan aparatur semakin kuat untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui edukasi hukum dan bantuan hukum gratis.

Safari berlanjut ke Desa Ensa, Kabupaten Morowali Utara, pada 15 Oktober 2026. Sehari kemudian, LBH CCI melakukan komunikasi kelembagaan dengan DPMD Kabupaten Poso dan Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Komunikasi selanjutnya dilakukan dengan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, DPMD Provinsi Sulawesi Tengah, PTUN Palu, DPRD Kota Palu, hingga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada 29 Oktober 2026, edukasi hukum dilaksanakan di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, dengan melibatkan camat dan perwakilan 10 dari 13 desa. Kegiatan terbaru berlangsung Jumat (6/11/2026) di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, dengan melibatkan unsur kecamatan, perwakilan kepolisian, Satpol PP, serta aparatur dari 10 desa.

Dukungan Aparatur Diharapkan Lebih Konkret

LBH CCI DPW Sulteng menilai perluasan akses keadilan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa memiliki peran dalam menyebarluaskan informasi, memfasilitasi penyuluhan, serta menghubungkan masyarakat dengan layanan bantuan hukum.

Sejumlah pertemuan telah memperoleh sambutan positif dari beberapa instansi. Namun, berdasarkan evaluasi kelembagaan LBH CCI, perhatian tersebut diharapkan ditindaklanjuti melalui koordinasi, fasilitasi kegiatan, penyebarluasan informasi, dan penjajakan program bersama sesuai kewenangan masing-masing.

Ketua DPW LBH CCI Sulawesi Tengah, Suharman, A.Md., CFLE., CLA., mengatakan pihaknya memahami tugas dan tanggung jawab setiap aparatur. Meski demikian, ia berharap dukungan terhadap program edukasi hukum dan bantuan hukum gratis dapat ditingkatkan.

“Kami memahami bahwa setiap aparatur memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, kami berharap ke depan terbangun perhatian, koordinasi, dan dukungan yang lebih baik terhadap program edukasi hukum dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat,” ujar Suharman, Jumat (6/11/2026).

Menurut LBH CCI, keterbatasan informasi masih menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban, mengetahui mekanisme penyelesaian persoalan, serta mengakses pendampingan hukum. Dalam hal ini, paralegal yang telah memperoleh pendidikan dan pendampingan sesuai ketentuan dapat membantu memberikan informasi awal dan menghubungkan masyarakat dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Diklat Paralegal 2026 Terkendala Pembiayaan

LBH CCI DPW Sulteng tengah mempersiapkan Diklat Paralegal 2026 dengan rencana kuota 50 peserta. Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali persoalan hukum, memberikan informasi hukum awal, serta membantu menghubungkan masyarakat dengan Pemberi Bantuan Hukum sesuai batas kewenangan paralegal.

LBH CCI juga telah menjajaki komunikasi dengan sejumlah perusahaan untuk memperoleh dukungan penyelenggaraan. Namun, pembiayaan masih menjadi tantangan karena sebagian besar kegiatan safari dan koordinasi selama ini mengandalkan tenaga serta biaya mandiri pengurus.

Pendaftaran Diklat yang semula direncanakan berakhir pada 10 Oktober 2026 diperpanjang hingga 31 Desember 2026 karena kuota peserta belum terpenuhi dan kebutuhan biaya penyelenggaraan masih menjadi kendala.

Program Ditujukan untuk Kepentingan Masyarakat

Suharman menegaskan bahwa edukasi hukum, bantuan hukum gratis, dan pendidikan paralegal bukan semata-mata untuk kepentingan organisasi. Masyarakat luas diharapkan menjadi penerima manfaat utama melalui peningkatan pemahaman hukum dan perluasan akses pendampingan.

Menurutnya, dukungan pemerintah tidak harus selalu berupa anggaran, tetapi dapat diwujudkan melalui fasilitasi kegiatan, penyebarluasan informasi, dan keterlibatan dalam sosialisasi.

“Program ini bukan semata-mata untuk kepentingan LBH CCI, melainkan untuk masyarakat luas. Dukungan tidak harus selalu berupa anggaran, tetapi juga bisa melalui fasilitasi, penyebarluasan informasi, dan keterlibatan dalam kegiatan. Tujuan kita sama, yaitu memperluas akses keadilan bagi masyarakat,” ujar Suharman, Jumat (6/11/2026).

LBH CCI DPW Sulteng berharap aparatur pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa dapat memberikan perhatian serta dukungan terhadap program tersebut. Koordinasi lintas sektor diharapkan memperluas jangkauan edukasi hukum dan membantu masyarakat memperoleh layanan bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.


Catatan Redaksi: Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Penulis: Iyan

Editor: Han