Kegiatan reses DPRD Kabupaten Sukabumi di Dapil II Parungkuda menjadi sarana dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. (Foto: Istimewa)
Sukabumi, Koran Merah Putih News — Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Teddy Setiadi, melaksanakan Reses Tahun Sidang 2026 di Sunda Wenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (4/1/2026).
Kegiatan reses yang digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) II tersebut merupakan agenda resmi DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
Dalam pelaksanaannya, Teddy Setiadi berdialog dengan warga, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah setempat. Sejumlah persoalan disampaikan masyarakat, di antaranya terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Teddy Setiadi menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional setiap anggota DPRD untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
“Melalui kegiatan reses ini, kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan agar dapat dibahas dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Teddy Setiadi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Dapil II.
Masyarakat yang hadir menyambut positif kegiatan reses tersebut. Mereka berharap berbagai aspirasi dan usulan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait demi peningkatan kesejahteraan warga.
Kegiatan reses berlangsung tertib dan penuh antusias, serta menjadi sarana komunikasi yang efektif antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya.
Dinamika Politik Daerah Sukabumi dan Aspirasi Masyarakat
Penulis: Ratna
Editor: Han
Catatan Redaksi:
Inti Fakta Nusantara menjunjung tinggi asas akurasi, keberimbangan, dan independensi pemberitaan serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
