Pemusnahan barang bukti rokok ilegal oleh Pemkab Sampang bersama Bea Cukai Madura hasil penindakan tahun 2025
Sampang, Jawa Timur, Inti Fakta Nusantara — Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madura memusnahkan barang bukti rokok ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di bidang cukai serta perlindungan terhadap penerimaan negara.
Pemusnahan barang bukti dilakukan terhadap rokok tanpa pita cukai yang berhasil diamankan dari berbagai operasi penindakan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan negara dan mengganggu iklim usaha yang sehat.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah barang bukti rokok ilegal yang dimusnahkan mencapai puluhan ribu batang. Nilai barang bukti tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah dengan potensi kerugian negara sekitar Rp32 juta apabila peredarannya tidak dicegah.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang cukai, tetapi juga merugikan masyarakat serta pelaku usaha yang patuh terhadap aturan. Oleh sebab itu, penindakan dan pengawasan akan terus ditingkatkan melalui sinergi lintas instansi.
Pihak Bea dan Cukai menyatakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal akan dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui operasi lapangan maupun edukasi kepada masyarakat. Sinergi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran barang kena cukai ilegal.
Berdasarkan pemantauan IFN (Inti Fakta Nusantara), penindakan tegas terhadap rokok ilegal menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.
Melalui kegiatan pemusnahan ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan cukai semakin meningkat. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu melindungi kepentingan negara dan menciptakan iklim usaha yang adil.
Catatan Redaksi:
Inti Fakta Nusantara menjunjung asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Redaksi IFN
Editor: Han
